NTAN JAYA – Sekertaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Intan Jaya di sela-sela pertemuan dengan pemda mengatakan, pertemuan koordinasi kerja yang telah berlangsung itu merupakan tindak lanjut dari keributan DPR dengan Kesekretariatan dan pemelangan kantor Keuangan.
“Pertemuan bersama DPR dan Pak Bupati merupakan tindak lanjut dari keributan terjadi antara anggota DPR bersama sekertariat DPR. Itu kaitan dengan mereka punya hak-hak,” ungkap Nenu Tabuni, Selasa (11/8/2020).
Kata Sekwan berbicara soal reses tetap menggunakan patokan harga satuan Intan Jaya, sehingga perlu secara lembaga menyurati pemerintah daerah.
“Mereka berbicara tentang reses itu memang kami menggunakan standar biaya harga satuan Intan Jaya. Jadi dalam hal penyusunan RKA tidak sewenang-wenang diatur oleh Sekwan, tetapi kita berpatokan pada peraturan normatif, itu diatur tentang biaya satuan harga Intan Jaya. Oleh karena itu berkaitan dengan reses mau ditambahkan itu prosesnya harus melalui rapat Pimpinan DPR dan anggota DPR kemudian lembaga resmi kita menyurat kepada pemerintah daerah. Tidak seperti keributan atau palang memalang diluar itu diluar prosedur,” Ucap Nenu.
Nenu juga menilai penyampaian anggota DPR Martinus Maisini merupakan kebohongan publik karena karena telah melaksanakan beberapa kegiatan.
“Satu hal saya mau sampaikan bahwa ketua komisi b menyampaikan bahwa selama ini anggota DPR tidak menjalankan tugas dan belum terima DPA. Jangan menyampaikan kebohongan publik karena DPR itu sudah terima DPA kemudian sudah melaksanakan reses 2 kali DPR sudah melaksanakan kunker 1 kali DPR juga sudah melaksanakan namanya orientasi. Jadi anggaran daripada anggota DPR 2020 ini sudah laksanakan sebagian belum dan ini perlu harus disampaikan dari sekertariat kepada anggota DPR supaya paham,” bebernya, Selasa (11/8/2020).
Nenu mengaku, sempat terjadi adu fisik sebelumnya antara anggota DPR dan Kesekretariatan DPR itu hanya mis komunikasi dan telah diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta jika ada hal yang perlu disampaikan ke Pemda harus dilakukan rapat lalu menyurati pemerintah.
“Kemarin terjadi keributan karena hanya anggota DPR tidak mau dengar penjelasan dari pak Sekwan. Jadi jangan ada tindakan-tindakan kekerasan diluar dari ini, terus jangan juga tuduh menuduh, karena itu fitnah, pembunuhan karakter dan juga ada konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu baik kita di sekertariat DPR maupun DPR mari kita duduk sama-sama, apa yang diinginkan oleh anggota DPR secara terhormat kita putuskan dalam rapat dan menyurati ke pemerintah daerah supaya pemerintah tanggapi,” ucapnya.
“Saya mau menyampaikan kepada pimpinan dan anggota DPR bahwa hal yang terjadi adu fisik kemarin itu bukan kebetulan. 25 anggota DPR sudah mufakat sudah berbicara sama-sama untuk menyampaikan hal-hal diluar dari itu kepada Sekwan. Jadi bagi saya itu terjadi itu secara kekeluargaan sudah selesai dan juga dihadapan Kapolres Nabire masalah sudah selesai. Saya mau menyampaikan kepada anggota DPR dan Pimpinan percayakan kepada Sekwan untuk melayani karena Sekwan itu merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani DPR tanpa ada kecurigaan tanpa ada benci tanpa ada hal-hal yang mengarah pada yang tidak diinginkan semua,” Tutupnya diakhir.
(Dami Zanambani)
