Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Berita UtamaDaerahKabupaten DeiyaiKabupaten DogiyaiKabupaten Intan JayaKabupaten MimikaKabupaten NabireKabupaten PaniaiNasionalPolitik

Ini Pernyataan Sikap Organisasi IPMANAPADODE Kota Studi Surabaya dan IPMMO Kota Studi Surabaya Jawa Timur Menyangkut Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Perpanjangan Otsus Jilid II

23
×

Ini Pernyataan Sikap Organisasi IPMANAPADODE Kota Studi Surabaya dan IPMMO Kota Studi Surabaya Jawa Timur Menyangkut Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Perpanjangan Otsus Jilid II

Sebarkan artikel ini
Foto Bersama IPMANAPADODE dan IPMMO Kota Studi Surabaya dan Surabaya Jawa Timur Setelah Menyikapi Pernyataan Sikap Penolakan Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Penolakan Otsus Jilid II .

NABIRE, PAPUA.RELASIPUBLIK.com – Dengan beredarnya informasi mengenai Pemekaran Provinsi Papua Tengah (Wilayah Meepago) dan akan lanjut Otonomi khusus Papua Jilid II, maka kami dari Ikatan pelajar dan Mahasiswa Kabiparmu Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya (IPMANAPADODEIN) dari Kota Studi Surabaya dan Jawa Timur mengadakan diskusi dan melakukan pernyataan sikap. Untuk menolak Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Perpanjangan Otonomi Khusus Jilid II di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal ini dilakukan di Surabaya Jawa Timur Rabu, 03/02/202, Sesuai rilis yang diterima dari media papua.relasipublik.com Rabu, (03/02/21).

Example 300x600

“Kami tahu bahwa Otonomi khusus Papua Jilid I sudah gagal, maka dari itu kami juga tolak untuk melanjutkan otonomi khusus Papua Jilid II. Kami juga tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah karena akan merugikan banyak orang asli Papua. salah satu contohnya adalah jika Pemekaran di lakukan maka orang asli Papua belum tentu semua bisa bekerja di pemerintahan, apa lagi di wilayah Meepago adalah daerah yang sumber daya manusianya sangat rendah,”katanya.

Maka di bidang pemerintahan yang penting-penting akan di kuasai oleh pendatang yang datang ke Papua atau wilayah Meepago.

“Orang Pendatang bukan hanya kuasasi di bidang pemerintahan saja tetapi di bidang lain pun mereka akan kuasai, karena kalau di lihat orang asli Papua atau lebih khusus wilayah Meepago Sumber daya manusianya sangat rendah,”jelasnya.

Ketua Badan Pengurus Harian IPMMO Se-Jawa Timur “Dominikus Sani” juga menambahkan “kebijakan otonomi khusus di indonesia yaitu UU No 45 tahun 1999 harus di batalkan karena tidak menjamin orang Papua (OAP) lebih khsus wilayah Meepago. Batalkan Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan tolak Otonomi khusus papua Jilid II.”

“Ketua Badan Pengurus Harian IPMANAPADODE Surabaya Stefanus Ukago, pihaknya mengatakan bahwa Kalau kita baca dari data yang di tulis oleh Natalius Pigai yang sumbernya dari data BPS, Otonomi Khusus jilid I sudah gagal, maka kami orang Papua dan Papua Barat harus Tolak Otonomi Khusus Papua Jilid II,”tegasnya.

Maka pemekaran Provinsi Papua Tengah hanya kepentingan Indonesia (Jakarta) dan haus akan jabatan oleh bupati wilayah Meepago, maka pemekaran Provinsi Papua Tengah juga harus di batalkan.

“Salah satu mahasiswa dari IPMMO Surabaya Tedi Maizeni juga menegaskan bahwa Pemekaran Provinsi Papua Tengah tidak boleh diadakan sama sekali dan itu dengan tegas kami tolak, jikalau dilakukan tanpa melibatkan masyarakat Meepago. Dikarenakan yang terpenting adalah rakyat, bukan para elit politik dan elit politikus wilayah Meepago jangan gila kekuasaan demi kepentingan Privat dan kepentingan Negara, tetapi pikirlah rakyat dan anak cucu generasi penerus yang akan datang. “tegasnya Maisini.

Otsus Papua selama 20 tahun sangat tidak dirasakan oleh masyarakat papua seutuhnya dan yang mana berdasarkan sejarah otsus, otsus diberikan bagi orang papua untuk membungkam suara orang papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Negara Indonesia sejak tahun 1961 hingga munculnya otsus terhadap Papua.

“Tetapi Lanjut Tedi Maisini, ketika otsus itu diberikan kepada rakyat papua maka tentunya harapan orang asli papua adalah dapat sejahterah dan tidak ada lagi pelanggaran HAM, tapi yang terjadi malah berdampak buruk bagi orang papua dan sama saja kehidupan orang Papua biasa-biasa saja tanpa ada perubahan seutuhnya,”tuturnya.

Maka dari itu kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabiparmu Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya Kota Studi Surabaya menyikapi pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Bupati Mimika, Bupati Nabire, Bupati Paniai, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai dan Bupati Intan Jaya serta Bupati kabupatenPuncak Papua dan jajarannya, Stop mengambil keputusan untuk pemekaran Propinsi Papua Tengah.

2. Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kab. Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya mengutuk sebagian Tokoh Papua atau elite Papua yang mengatasnamakan masyarakat orang asli Papua untuk menerima Pemekaran Provinsi Papua Tengah itu.
3. Kami meminta kepada Negara Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Papua segera cabut UU No. 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah atau wilayah Meepago.

4. Lembaga Masyarakat adat (LMA) wilayah Meepago jangan mengatasnamakan Masyarakat adat Meepago untuk menerima atau ikut membentuk provinsi papua tengah.

5. Kami menegaskan kepada tokoh agama juga untuk tidak mengikuti segala bentuk upaya untuk pembentukan provinsi Papua tengah.

6. Pemerintah Indonesia segera tarik militer organik maupun nonorganik yang ada di Papua terlebih khusus Kabupaten Inta Jaya dan Kabupaten Ndugama.

7. Kami menegaskan kepada Gubernur Papua, MRP, DPRP, Wali Kota, Bupati dan DPRD. Agar segera gagalkan pembentukan provinsi Papua tengah dan pemekaran kabupaten kota di wilayah Meepago.

8. Kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Kabupaten Intan Jaya, dengan tegas Menolak Otonomi Khusus Jilid II.

9. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pemerintah pusat stop melakukan pemaksaan untuk pemekaran Provinsi Papua dan stop paksakan rakyat papua untuk melanjut otonomi khusus Papua Jilid II.

Sekian pernyataan sikap dari kami Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiya dan Kabupaten Intan Jaya (IPMANAPADODEIN)

Mengetahui Badan Pengurus Harian (BPH) Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai dan kabupaten Deiyai kota studi Surabaya (IPMANAPADODE Surabaya) “Stefanus Ukago”. Dan Mengetahui juga Badan Pengurus Harian (BPH) Ikatan Pelajar Mahasiswa Moni Kota Studi Surabaya (IPMMO Surabaya) “ Dominikus Sani”

“Selamatkan generasi orang asli Papua dan selamat alam Papua”
“Koyao, Amakaniee, Koha, Koza, Amolongo, Nimaowitimi, Kinaonak, Nare, Yepmum, Tabea mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak. Wa wa wa….”

Pewarta : Hagimuni Dann

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *