DEIYAI, PAPUA.RELASIPUBLIK.com — Pentingnya pengelolaan dana desa untuk Agribisnis demi kemandirian ekonomi Kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi lokal di wilayah Meepago Papua.
Hal itu disarankan oleh salah seorang intelektual muda di Meepago Mando Mote, kepada penguna dan pengelola dana desa agar pengelolaan dananya dapat dikonsentrasikan untuk pembangunan agribisnis di tiap kampung. Ujarnya Rabu (10/03/2021).
Dikatakan Mando, Agribisnis yang dimaksudkan adalah yang berbasis pertanian. Yang menjadi sasaran objek agribisnis dapat berupa pertanian, peternakan, perkebunan serta pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berbasis potensi unggulan yang menjadi masalah saat ini.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama ini kita amati di beberapa kabupaten di Meepago yakni, Paniai, Deiyai, Dogiyai itu selalu terjadi pendropan sayur sayuran, buah buahan, serta ikan dan daging dari Nabire. Pelaku usahanya adalah saudara saudara kita dari Non-Papua. Kondisi ini merupakan tantangan persaingan ekonomi mikro yang perlu adanya respon positif dari penjabat daerah.
Ruang ini tidak boleh dikosongkan tetapi harus kita isi dengan gerakan dorongan pengembangan Agribisnis berbasis pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perekonomian dan perindustrin (P5) yang melekat bersama masyarakat. Ungkapnya
Lebih lanjut Mando Mote Alumni IPDN angkatan XX ini mengatakan, Selain dorongan dari Pemerintah Daerah di atas, harus adanya inisiatif dari terpelajar untuk mendorong membangun sumber sentral ekonomi berbasis potensi unggulan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
Perencanaan pembangunan berbasis masalah bukan keinginan. Selama ini kita ketahui dimasing masing kampung untuk melahirkan perencanaan pembangunan kampung tanpa melihat dan mempertimbangkan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat setempat.
Perencanaan pembangunan sesungguhnya harus dilahirkan berdasarkan musyawarah warga di masing masing kampung. Ungkapnya.
Kalau forum musyawarah dibuka umum maka masalah masalah yang dialami masyarakat kampung pasti dibuka diforum yang pada akhirnya dilahirkan serta dimuat dalam dokumen perencanaan kampung.
Perencanaan pembangunan kampung berbasis masalah harus dikawinkan dengan dana desa yang dianggarkan tiap triwulan sekali itu untuk mejawab berbagai masalah yang dialami di tiap kampung. Kemudian juga yang sedang menghadapi tantangan besar lainnya di Meepago seperti penguasaan ekonomi mirko di tiap kabupaten oleh non- Papua
Seperti, inpor Sayur- mayur, buah-buahan, ikan-ikan, daging-daginan itu kita harus memutuskan mata rantainya dan komsumsi makanan pangan lokal kita atau kata lain ”Mete bage paa koo teyadaayake, Iniyaa totaa agiyo too akadaa nitai” lumpuhkan barang inpor dari Meepago. Terangnya.
Karena kata Mote, Situasi ini mencerminkan ketergantungan ekonomi kemasyarakatan sedang mengalami kemunduran. kondisi itu sudah/sedang terstruktur secara berkesinambungan. kita dari sisi persiapan persaingan dengan pengelolaan sumber daya yang ada belum siap secara maksimal.
Inilah sebuah tantangan kita untuk dihadapi dengan cara mempersiapkan sentral pengembangan ekonomi lokal di setiap kampung.
Petingnya Tenaga Pendamping yang profesional. Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi kerakyaatan dalam konteks agribisnis yang berbasiskan Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata ini, peran pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga pendamping yang profesional itu menjadi utama. Tenaga pendamping yang dimaksudkan disini adalah Pendamping terhadap pengelolaan administrasi kampung mulai dari menyiapkan Profil kampung, monografi kampung, Juga yang mampu menyusun perencanaan pembangunan kampung sampai pada pertanggungjawaban serta pelaporan pengelolaan dana Kampung itu sendiri.
Tenaga pendamping lain adalah yang memiliki keahlian dari profesi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pariwisata yang pada akhirnya diperankan sebagai melatih, membina, mengarahkan masyarakat kampung sampai tercipta masyarakat yang bisa mengembangkan usaha ekonomi mikro tradisional ke modern. Bebernya.
Kesimpulan Mando Mote, menyebutkan kelemahan dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah, Pemerintah Daerah lepas tangan dalam proses perencanaan pembangunan sehingga Program yang dilahirkan itu berbasis keinginan elit elit kampung bukan berbasis masalah. Dalam hal ini para elit elit di kampung merasa otonom sehingga melahirkan perencanaan program tanpa merekrut aspirasi masyarakat di tiap kampung dan tanpa memprioritaskan beragam permasalahan umum yang sedang dialami di tiap kampung.
Semua terjadi disebabkan dari Pemerintah daerah lepas kontrol, lepas tangan. Pemerintah daerah belum melakukan singkronisasi perencanaan versi Pemerintah Daerah dan Pendamping bersama Pemerintahan kampung. Jikalau sudah singkron maka penetapan program definitif bersama menjadi penting berjalan efektif.
Pelatihan, Pendampingan, pengawasan, serta dukungan terhadap masyarakat, aparat kampung dan pendamping selama ini belum ada dalam mengelola dana kampung. Dalam rangka membangun Ekonomi Kampung dengan berpijak dari Agribisnis berbasiskan Pertanian, perkenunan, peternakan dana kampung menjadi sumber utama yang harus digenjot agar bisa memutuskan mata rantai ketergantungan ekonomi dan kebangkitan ekonomi kerakyatan itu bisa terlihat jelas yang berpijak dari ekonomi lokal. Tutupnya
Pewarta : Antocx Tekege
Editor : Hagimuni Dann
