Oleh Ketua YLSM-PTPB, Servius Kedepa.
OPINI, NABIRE, PAPUA.RELAALSIPUBLIK.com – Ketua Yayasan Lembaga Swadaya Masyarakat-Masyarakat Pegunungan Tengah Papua Barat (YLSM-PTPB) Servius Kedepa. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Ruang Demokrasi Bagi Rakyat bangsa Melanesia Papua Barat 17-25 November 2020.
Mengapa ruang Demokrasi bagi rakyat akar rumput bangsa Papua Bagian Barat yang telah dilindungi UU NO. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua pada pasal 77 dimana OAP telah disiapkan waktu emas untuk menolak atau menerima UU OTSUS Jilid II karena pada tanggal 31 Desember 2021 Jam 12:00 Waktu Papua Barat dengan sendirinya Status Wilayah Papua Barat segera akan kembali menjadi suatu wilayah NON BER PEMERINTAHANNYA SENDIRI diatas tanah leluhurnya sendiri.
Pemerintah Indonesia telah gagal menjalankan tugas di Papua Bagian Barat untuk mempertahankan Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri yang telah melanggar hukum dan hak asasi manusia di Papua mematikan ruang Demokrasi bagi rakyat Papua percepat proses pemusnahan etnis bangsa Papua bagian Barat dari Sorong sampai Merauke.
Penulis adalah Ketua Yayasan Lembaga Swadayah Masyarakat-Masyarakat Pegunungan Tengah Papua Barat (YLSM-PTPB) Servius Kedepa Tinggal di Danau Paniai.
