TIMIKA, PAPUA.RELASI.PUBLIK.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bingung kalau otonomi khusus atau Otsus Papua dan Papua Barat usianya sudah 20 tahun lebih, lalu sekarang pemerintah pusat dan daerah merencanakan untuk evaluasi kembali. Kata Kadepa di laman Facebook-nya, Rabu (26/08/2020).
“Kata Kadepa, Kenapa sudah usia 20 tahun baru bicara evaluasi OTSUS padahal evaluasi itu seharusnya setiap tahun, atau tiga tahun atau 5 tahun, kenapa sekarang sudah mau berakhir baru mau rencana evaluasi,”tuturnya.
Hal ini membingungkan, tetapi keputusan mengenai lanjut dan tidaknya Otsus di tanah Papua ada di tangan rakyat berdasarkan amanah UU Otonomi khusus Papua pasal 77 tentang perubahan UU dapat di ajukan oleh Rakyat Papua.
“Sehingga yang perlu kita ketahui bahwa UU Otonomi khusus tidak hadir begitu saja di Papua tetapi berdasarkan tuntutan rakyat Papua untuk merdeka dan berpisah dari NKRI,”pasalnya.
Harap mengerti dengan baik bahwa bunyi UU OTONOMI KHUSUS PAPUA No 21 tahun 2001 pasal 77 bahwa perubahan UU dapat di ajukan oleh rakyat Papua bukan di ajukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau para pejabat.
“Lanjut, sehingga bagian ini yang perlu dipahami oleh semua elit politik dan pejabat di tanah Papua,”tutup.
(Laurenzus Kadepa, Anggota DPR Papua)
Admin: PRP (Daniel)
