KEEROM, papua.relasipublik.com – Setelah hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2018 keluar dan terjadi aksi demo yang mengakibatkan kerusakan beberapa Kantor Dinas. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Keerom menggelar rapat koordinasi pada hari Senin (05/10/2020) Siang di Kantor Otonom, Swakarsa Distrik Arso
Ridwan Rumasukun selaku PJS. Bupati Kab. Keerom mengatakan untuk penerimaan CPNS Formasi 2018 dengan persentasi 40% Orang Asli Keerom, 40% Orang Papua (OAP) lainnya dan sisanya 20% Non OAP
“Ada juga tambahan yang diurus oleh sekretaris sebanyak 130 untuk lulusan SMA, itu dibagi ke seluruh Distrik,” ujar Ridwan
Hadir dalam rapat tersebut Pejabat Sementara (PJS) Bupati Keerom, Sekretaris Daerah (SEKDA) Kab. Keerom, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretaris BKD, Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Dinas Perhubungan, Seluruh Asisten, Dewan Adat Keerom, serta Ketua Klasis GKI dan Persekutuan Gereja – Gereja Keerom
Ridwan menambahkan untuk K2 sudah disampaikan ke Pusat dan berharap semoga prosesnya segera cepat selesai. Pihaknya akan mengawal untuk seluruh Papua, yang dirinya juga sebagai Asisten Tiga yang membidangi Kepegawaian dan Keuangan di Provinsi Papua
“Pada saat perekrutan nanti, saya memohon bantuan dari teman-teman Dewan Adat, FKUB, DPRD, SEKDA dan Jajarannya untuk kita sama sama kawal secara transparan,” harapnya.
Ridwan juga mengatakan bahwa agar transparan maka setelah dicatat nama-nama dan langsung diumumkan, agar masyarakat bisa mengoreksi apakah yang diumumkan tersebut merupakan masyarakat Keerom atau bukan
“Kita upayakan perwilayah, karena untuk ekonomi real. Kalau pegawai itu tinggal di sana maka seluruh belanjanya ada di sana dan ekonomi akan berputar tetapi jika ia tinggal di luar wilayahnya maka sampai kapanpun daerah tersebut tidak akan bisa maju,” kata Ridwan
Sekretaris Dewan Adat Keerom, Laurensius Borotian mengatakan walaupun pada saat rapat terjadi sedikit perdebatan tetapi akhirnya ada solusi yang dapat diambil
“Anak Asli Keerom, Anak Papua dan Non Papua yang ada di Keerom tanpa terkecuali akan diakomodir di Formasi Honorer yang nantinya melalui pemberkasan saja tanpa ada seleksi,” ujar Laurensius
Ia juga menambahkan terkait massa pendemo yang ditahan dan yang ada di rumah sakit, Dewan Adat, FKUB dan Dedominasi Gereja akan mengupayakan bertemu dengan Kapolda untuk membahas hal ini
“Kita melihat ini merupakan pelampiasan emosional sehingga hal itu bisa terjadi, dan soal tuduh menuduh jangan kita jadikan mereka sebagai tersangka. Karena hal ini secara spontan dan bukan hanya 1, 2 orang yang melakukan tetapi semuanya,” Ujar Laurensius
Sekretaris Dewan Adat Keerom sangat mengapresiasi terkait kinerja PJS Bupati yang sangat paham terkait sistem pemerintahan sehingga Pimpinan Daerah yang selama ini memimpin di Keerom harus mengambil contoh kepada PJS Bupati Keerom Ridwan Rumasukun.
Pewarta : Akim
