NABIRE, PAPUA.RELASIPUBLIK.COM — Terkait Rencana Pengucapan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Lalu, Ujar Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa, kepada wartawan media ini. Rabu, (17/03/2021).
Mahkamah Konstitusi RI telah menjadwalkan pembacakan Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 pada tanggal 19 Maret 2021. Terkait itu, Asosiasi Bupati Wilayah Meepago, yang terdiri dari Bupati Nabire, Bupati Dogiyai, Bupati Deiyai, Bupati Paniai, Bupati Intan Jaya, dan Bupati Mimika, menyampaikan beberapa himbauan sebagai berikut:
(1). Apapun hasil putusan Mahkamah Konstitusi harus diterima oleh semua pihak tanpa mempersoalkannya, sebab putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Sudah pasti para hakim Mahkamah Konstitusi mengambil putusan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang rasional dan obyektif.
(2). Kepada para pihak yang bersengketa, terutama para pasangan calon dan pendukungnya diminta agar menjaga kedamaian dan keharmonisan hidup pasca putusan MK dan secara bersama-sama mendukung dan melaksanakan putusan MK. Dilarang menyampaikan hinaan, menyebarkan fitnah dan berita bohong terkait putusan MK. Dilarang juga melakukan tindakan-tindakan yang saling memprovokasi antara satu sama lain, yang dapat menyebabkan terjadi kekerasan dan kerusuhan.
(3). Apapun hasil putusannya harus dilaksanakan oleh para pihak secara baik dan benar. Pihak yang akan diperintahkan untuk melaksanakan putusan MK harus bekerja secara baik, benar, jujur dan adil serta imparsial (tidak memihak).
(4). Perlu diingat bahwa kepentingan politik memang penting, tetapi yang lebih penting adalah persaudaraan dan persahabatan. Karena itu, jagalah persadaraan dan persahabatan antara satu sama lain, sekalipun berbeda dukungan dan pilihan politik. Marilah kita ciptakan kehidupan di wilayah Meepago yang aman dan damai.
Asosiasi Bupati Wilayah Meepago
Sekretaris,
Yakobus Dumupa, S.IP
(Bupati Dogiyai)
Pewarta : Hagimuni Dann
