ARTIKEL, PAPUA.RELASIPUBLIK.COM — Pemimpin Papua lebih khusnya Gubernur Bupati, Wali Kota, DPR dan MRP mengalami banyak persoalan dalam masa-masa kepemimpinanya. Terutama masalah ekonomi dan politik bahkan lebih sulit lagi adalah mengalami masalah kemanusian di tanah Papua dari tahun-ketahun hingga kini.
Daerah yang berbentuk pulau burung ini memiliki banyak kepentingan yang struktural untuk investasi pemodal usaha agar peningkatan pendapatan dan daya saing ekonominya sehingga usaha-usaha lokal tidak dapat berkembang dan menurunkan kemajuan bahkan marjinasi pendapatan orang asli Papua. Dalam hal ini pelaku usaha mikro mengalami kesulitasan bersain dengan investor luar di tanah Papua. Maka hal ini menjadi masalah utama yang alami masyarakat Papua di tanah Papua. Demikian masalah politik juga sejajar di tanah Papua.
Misalnya, isu-isu pemekaran daerah otonomi baru (DOB), baik itu Provinsi maupun Kabupaten atau Kota di seluruh tanah Papua. Dalam hal ini pemimpin Papua yang ada sekarang sulit menemukan titik terang dalam hal mengambil keputusan apakah mau terima atau menolak aspirasi, pasalnya dua kubu yang berbeda kontek kepentingan politik ini. Artinya pihak kelompok A menerima kehadiran pemekaran daerah otonomi baru dengan alasan tertentu dan kelompok B tidak terima dengan alasan yang berbeda dengan kelompok A yang menerima, kehingga saya menilai pemimpin Papua sulit mengambil keputusan atas persoalan itu di tanah Papua.
Pulau Papua yang mendiami ras melanesia hitam kulit keriting rambut keturuan Negroid itu selalu di bicarakan dan perhatian negara-negara pasifik bahkan negara-negara Internasional dan juga sampai di meja perserikatan bangsa-bangsa atau (PBB) dan menjadi agenda penting atas persoalan itu di tanah Papua sejak berdirinya pulau Papua hingga kini. Pulau Papua kaya laya yang terisi oleh sumber daya alam yang melimpah itu kini hancur, karena kedatang pemodal investor asing banyak kepentingan negara di Papua, sehingga Papua menjadi daerah umum negara-negara bukan pemiliknya. Akibat itu menimpulkan konflik yang berpanjangan yang menyebabkan ribuan warga sengsara dan tersiksa bahkan sebagian besar mati sia-sia di atas tanah leluhurnya.
Pembela hak-hak dasar orang Papua di cap dan terhitung di pandangan Indonesia sebagai bertentangan dengan integrasi bangsa dan menjadi target utama. Pemimpin Papua selalu dalam tekanan oleh Jakarta bahkan pemimpin-pemimpin organisasi di kampus maupun di luar kampus di Papua bahkan diluar Papua selalu di curigai dan menilai bertentangan denagan Kebhinnekaan. Ruang-ruang demokrasi selalu di tutup, namun pembukan lahan baru pertambangan dan pembangun infrastruktur fisik dan non fisik selalu terbuka lebar dengan alasan percepatan pembangunan di tanah Papua. Namun orang Papua menilai kedatangan berbagai pembangunan jangka pendek,menengah, dan jangka panjang bahkan, investor-investor asing dan juga pemekaran-pemekaran Provinsi maupun Kabupaten kota Kota tidak membawa dampak positif dan tidak ada keuntungan terhadap orang Papua dan juga di tanah Papua sampai kapan pun. Yang ada adalah masih dalam tekanan terutama pendekatan dengan kekuatan militer di seluruh tanah air Papua yang berbentuk pulau burung ini dan adadalah selalu korban orang Papua di atas sendiri.
Penulis adalah Mahasiswa Papua yang Kuliah di Jawa (Yance Emani)
