MANOKWARI, PAPUA.RELASIPUBLIK.com – Mahasiswa empat (4) kabupaten di kota studi Manokwari yaitu: Kabupaten Mimika, Puncak, Ndugama, dan Intan jaya menyatakan sikap Golput (tidak memilih) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di seluruh tanah Papua dan Papua Barat. Ungkapnya kepada awak media papua.relasipublik.com, Kamis (10/12/2020).
Yosias Kum, Pengurus Ikatan Mahasiswa/i 4 kabupaten di kota studi Manokwari, pihaknya mengatakan bahwa, ke 4 kabupaten ini mengambil kesepakatan golongan putih (Golput) dalam Pilkada serentak 2020 adalah pilihan tepat, ketika Negara Indonesia enggan menyelesaikan rangkaian peristiwa pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) terhadap manusia dan kekayaan alam di bumi Cenderawasih,”tegasnya.
Kami nilai, pemerintah Indonesia tidak punya niat baik untuk selesaikan persoalan pelanggaran HAM sejak tahun 1961 hingga 2020. Termasuk pelanggaran HAM di masa berlakukanya Otsus Papua [2001-2020]. Jadi, jangan salah jika kami memilih Golput di pesta demokrasi Indonesia ini.
“Mahasiswa empat daerah, inipun menyatakan sikap dukungan terhadap Petisi Rakyat Papua (PRP) tolak rencana perpanjangan Otsus Papua, dan mendukung penuh pengembalian hak penentuan nasib sendiri (Pengakuan) di atas tanah Papua,”tuturnya.
Kami dukung PRP dan tolak Otsus, serta mendukung penuh hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.
“Emison Kulla, ketua ikatan mahasiswa Puncak kota studi Manokwari, juga mendesak Pemerintah, DPR dan lembaga adat turut bertanggung jawab dalam penuntasan rangkaian pelanggaran HAM di atas tanah Papua,”mintanya.
Rangkaian kejahatan kemanusiaan terjadi di wilayah Intan Jaya, Timika, Nduga dan Puncak, tapi satupun belum tersentuh hukum. Maka kami minta pemerintah, DPR dan lembaga adat harus ikut bertanggungjawab,” pintanya Emison.
“Sementara Yulianus Ogol Magai, dia juga ketua ikatan mahasiswa Mimika di kota Manokwari, pihaknya minta PT. Freeport Indonesia ditutup, karena kehadiran PT. FI adalah bagian dari ‘biang’ terjadinya rangkaian pelanggaran HAM dan perampasan tanah adat warga pribumi,”ujarnya.
Selain penutupan PT. Freport Indonesia, mahasiswa juga menolak keberadaan PT. Moni Sejahtera Lamongan (MSL), dan PT. Mining industry Indonesia (Mind Id) Bolok B Wabu Sugapa Kabupaten Intan Jaya.
“Roni Zagani, sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya, se-kota studi Manokwari Papua Barat, pihaknya mengatakan bahwa, Kami sudah tolak Otsus Jilid II jadi, kami tetap akan menolak berbagai macam bentuk tawaran apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum Kolonial Indonesia,”tegasnya Roni.
Kami mendukung Petisi Rakyat dan minta Referendum adalah solusi terbaik untuk Penentuan Nasib Sendiri bagi kami bangsa West Papua.,
“Kontrak politik PT. Freeport Indonesia dengan warga pribumi pada 2 April 1967 sarat penipuan dan telah banyak korbankan warga sipil sampai saat ini,”jelasnya.
Jadi kami minta PT. Freeport Indonesia ditutup, begitu juga PT. MSL dan PT. Mining Industry Indonesia di Intan Jaya,” desaknya Ronny Jagani, ketua ikatan mahasiswa Intan Jaya.
Pewarta : Hagimuni Dann
