NABIRE, PAPUA.RELASIPUBLIK.COM —- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Intan Martinus Maisini menilai, daerah kabupaten intan jaya anak asli daerah pengangguran bertambah, sejak tahun 2011 hingga tahun 2021 ini. Ungkapnya kepada wartawan, Jumat, (26/03/2021).
Daerah kabupaten intan jaya Pengangguran anak asli daerahnya semakin bertambah. Hal itu bisa terjadi karena pemerintah daerah tidak memberikan kesempatan kepada anak asli daerah kabupaten intan ini.
“Martinus Maisini, Daerah Kabupaten Intan Jaya hadir karena adanya penduduk orang asli disitu, namun kini pemerintah daerah tidak pernah memberikan kesempatan kepada putra-putri ini. Sehingga pemerintah dalam hal ini Saudara Bupati melihat persoalan itu, setidaknya membuka lapangan kerja untuk mereka ini,”pintanya.
Terutama hal itu terjadi karena setiap OPD datangkan tenaga honorer keluarganya di luar kabupaten intan jaya. Dan daerah ini dijadikan daerah Torajanisasi, Butonisasi, Bataknisasi dan lain-lain. Maka itu saya meminta kepada setiap kepala dinas manfaatkan anak-anak asli intan jaya. Bukan lagi bawa datang keluarga dari luar untuk jadi honorer di setiap dinas itu.
“Katanya, DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional yang baru satu periode ini, pihaknya menyatakan bahwa, Apabila pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya terlebih khusus setiap OPD dimana anda pimpin boleh angkat pegawai honorer bukan lagi bawa orang lain atau keluarga anda dari luar kabupaten intan jaya,”tegasnya.
Daerah kabupaten intan jaya bertambah Pengangguran anak-anak asli setempat, itu bisa terjadi hanya karena setiap kepala dinas datangkan bukan orang asli intan jaya, maka diminta untuk sementara ini jangan dulu, sebelum mengurangi tenaga-tenaga asli daerah yang saat ini nangur lama.
“Menurutnya DPRD Maisini, Karena yang jelas anak-anak asli daerah kabupaten intan jaya tidak mungkin sekali bekerja di pemerintahan di luar kabupaten intan jaya ini. Sepertinya di daerah Sulawesi, kalimantan, dan juga beberapa daerah lainnya,” bebernya.
Kami dari lembaga DPRD akan mengecek disetiap OPD dimana instansi yang anda pimpin, setelah situasi daerah intan jaya ini kembali kondusif dan kami meminta merekrut pengangguran anak-anak asli daerah mulai dari anggaran tahun 2021 ini. Sebab yang jelas di menteri dalam negeri (mendagri) sana mengeluarkan SK pemekaran kabupaten intan jaya berdasarkan Sumber daya manusia (SDM) yang ada di intan jaya. Bukan dapat SK Kabupaten Intan Jaya berdasarkan SDM yang ada diluar kabupaten intan jaya itu.
“Lebih lanjut, Maisini, Untuk itu, kami minta kepada pemerintah dalam hal setiap kepala dinas harus sediakan data jumlah anak-anak asli daerah yang selama ini diangkat menjadi honorer disetiap instansi. Mengakomodir anak-anak asli daerah intan jaya agar supaya angka pengangguran yang bertambah banyak ini, boleh berkurang dan nilai kemiskinan itu boleh menurun. Seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Mimika dibeberapa bulan lalu. Karena Bupati Mimika mengecek disetiap OPD dan mengupayakan alias mengakomodir anak-anak suku Amungme dan suku Kamoro untuk mengangkat sebagai pegawai honorer di setiap dinas itu,”pasalnya.
Jika kami pemerintah tidak melakukan hal ini, maka tentu mereka (anak-anak asli ini) akan mengacaukan situasi daerah ini. Oleh sebeb itu kita mengecek kembali jumlah berapa yang menganggur dari tahun 2012 hingga 2021 ini. Agar kita mengakomodir mereka dan angkat menjadi pegawai honorer dibeberapa dinas yang ada. Sebab pengangguran bukan menjadi pengacau Namun kita mengangkat mereka menjadi pelaku pembangunan daerah ini. Pungkasnya.
Pewarta : Hagimuni Dann
