NABIRE, PAPUA.RELASI.com – Ketua Komisi B Bagian Anggaran dan Ekonomi Kreatif DPRD Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, mengatakan dirinya tidak setuju dengan penyataan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni.
Menurutnya pernyataan tersebut karena ketidak melibatkannya dan menyudutkan DPRD, seolah-olah DPRD tidak paham hukum dan peraturan yang berlaku.
“Saya pikir bupati paham juga tupoksi dan mekanisme prosedural hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan Pemerintah Desa dan prinsip-prinsip penyelenggara/pengelolaan keuangan pusat dan daerah terlebih khusus dana desa ini, karena dana desa ini volume dananya terlalu besar maka itu pemerintah juga harus melibatkan DPR sebagai lembaga yang fungsinya kontroling terhadap seluruh pembangunan daerah, terutama dana desa ini,” kata Maisini, menanggapi pernyataan Bupati Intan Jaya kepada 7to7Papua.com, Edisi (04/11/ 2020).
Sehingga saya pikir kita tidak bisa salahkan mereka (kepala kampung dan bendahara kampung) karena pemerintah daerah sendiri tidak pernah melakukan kontrol berupa teguran terhadap keuangan dana desa itu.
“Setidaknya harus ada pelatihan, bimtek dan lainnya yang bisa mereka mengerti dan lakukan saat mereka mengelola keuangan dana desa itu. Kalau tidak pernah melakukan hal seperti ini, maka tentunya mereka menggunakan dana desa itu dengan sewenang-wenangnya sendiri. Karena bupati selalu terbawa dengan bau-bau politik. Sebab selama ini saya menilai bahwa, kepala kampung dan bendahara kampung itu tidak pernah bangun kampung dengan dana itu sesuai visi misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tapi setelah terima dana itu menghilang dari intan jaya alias lari ke kota-kota untuk menghabiskan uang itu,”jelasnya.
Inipun bupati tidak pernah kontrol baik dan selalu saja dibiarkan begitu. Pada akhirnya kepala kampung dan bendahara kampung pun memiliki banyak istri 2-5 karena adanya dana desa itu.
“Untuk itu, Saya minta kepada pemerintah daerah kabupaten intan jaya (Sdr. Bupati Natalis Tabuni) perlu diperhatikan dalam hal ini. Sebab hal ini terjadi akibatnya Suami Kepala Kampung maka istrinya Bendahara Kampung, atau kakaknya Kepala Kampung maka adiknya bendahara kampong daan seterusnya. Ah, akibat dari itu dana desa pun tidak pernah turun pada sasarannya,”jelasnya.
Sehingga saya mau katakan bahwa yang bupati sampaikan KKB membeli Senjata dan Amunisi itu sumber dana dari dana desa, ya itu benar atau tidaknya kesalahan dari siapa? Kalau pemerintah daerah sendiri tidak pernah mengontrol terhadap dana desa itu.
“Namun menurut Ketua Komisi B, DPRD adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang kedudukannya sama dan hanya dibatasi dengan tupoksi dan wewenang maka bupati juga perlu libatkan anggota DPR kabupaten intan jaya untuk mengawasi dana-dana tersebut,”katanya kepada Papua.relasipiblik.com, saat ditemui awak media, Minggu (08/11) di Nabire.
Saya rasa tindakan DPRD dalam bentuk apapun adalah hak inisiatif dan tugas legislasi, penganggaran serta fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD.
“Hal ini penting guna memberikan catatan DPRD terkait dengan situasi yang melanda rakyat Intan Jaya. Maka dari itu, pemerintah melibatkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan anggaran dan kegiatan penambangan pembangunan oleh Eksekutif,”pintanya.
Untuk kedepan, saya pasan pemerintah perlu melibatkan lembaga legislatif guna mengawasi segala pengembangan pembangunan daerah terutama dalam pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) itu. Itupun jikalau otonomi khusus ini diperpanjangkan.
“Kemudian, untuk setiap 97 kepala kampung asal kabupaten intan jaya, tidak boleh gaya demgan uang mnasyarakat itu, tapi berikan kepada masyarakat sesuai kepercayaan dari masyarakat kamu sendiri,”harapnya.
Alam, Manusia, dan Budaya Intan Jaya masih kental dan hokum budaya pun masih terbawa sampai saat ini, maka itu kepala-kepala kampung yang suka bawa lari uang masyarakat itu, berhati-hati.
Pewarta : Hagimuni Dann
