TIMIKA, PAPUA.RELASIPUBLIK.com. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat rakyat papua yang kami kasihi kami dari Petisi Rakyat Papua (PRP) wilayan Timika melakukan konfrensi pers, Jumat 08/01/2021.
Kami melihat dinamika politik perkembangan otonomi kusus sedang di rencang di wilayah maupun Nasional dalam bulan januari ini.
“Dalam konfrensi pers, Ardy Murib sebagai koordinator Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Timika, pihaknya mengatakan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua telah berlangsung sejak tahun 2001 hingga tahun ini,”jelasnya.
Beragam pasal dan ayat yang mengatur tentang keberpihakan di atur dalamnya telah dilaksanakan. Mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur.
“Namun kata Ardy Murib, fakta menarik yang muncul adalah Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat selama ini boleh dinyatakan gagal dari berbagai aspek yang telah di khususkan tersebut,”katanya.
Sudah 19 tahun Otonomi Khusus bergulir di Tanah Papua Namun tak pernah menjawab apa yang menjadi keinginan Jakarta terhadap rakyat Papua, sebab tuntutan rakyat Papua, sebagaimana awal lahirnya kebijakan Otonomi Khusus di Tanah Papua, yakni rakyat Papua ingin berdaulat penuh atas tanah airnya atau Merdeka.
“Lanjut Murib, Melihat dinamika diatas, Kami Gerakan rakyat Papua, mulai dari organisasi politik Papua Merdeka, organisasi sektoral, organisasi-organisasi mahasiswa, Organisasi Paguyuban, Lembaga Adat dan lain-lain,”tuturnya.
Berikut ada 8 pernyataan sikap Petisi Rakyat Papua Wilayah Timika :
1. Petisi Rakyat Papua adalah manifestasi sikap politik rakyat West Papua yang menolak keberadaan dan keberlanjutan Otonomi Khusus di West Papua.
2. PetisiRakyat Papua akan mengawal sikap rakyat West Papua untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri secara damai dan demokratis.
3. Kami bersepakat untuk melanjutkan penggalangan Petisi Rakyat Papua untuk tahapan kedua.
4. Kami menolak segala bentuk kompromi dan representasi politik diluar dari sikap rakyat Papua melalui Petisi Rakyat Papua (PRP).
5. Kami mendesak Jakarta menghentikan pembahasan revisi Otonomi Khusus dan mendengar sikap dan tuntutan rakyat West Papua melalui Petisi Rakyat Papua.
6. Kami berkomitmen untuk mendorong Persatuan Demokratis dalam Perjuangan Pembebasan Nasional West Papua.
7. Tutup PT. Freeport milik imperialism As yang dalang dari kejahatan kemanusiaan di west papua.
8. Segera kembalikan mama-mama pengungsi WAA Tembagapura, Banti ke kampung halamannya.
Penulis: M M Yogi/KM
Editor : Hagimuni Dann
