NABIRE, PAPUA.RELASIPUBLIK.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Intan Jaya bersama Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan beberapa tokoh terdiri dari, tokoh agama, Perempuan, Pemuda dan Intelektual dari kabupaten intan jaya melakukan Louncing Petisi Rakyat Papua ( PRP ) tolak Otsus Jilid II, Rabu (26/08/2020).
“Ketua KNPB Wilayah Intan Jaya, Yakobus Wayapa menggunakan bahwa, otonomi khusus yang Indonesia berikan kepada rakyat papua adalah Otonomi Kasus, maka itu sekarang Indonesia segera Memberikan Hak Penentuan Nasib Sendiri Melalui Referendum,” ungkapnya.
Sehingga dengan tegas kami Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Intan Jaya bersama Lembaga masyarakat adat dan beberapa tokoh yang ada di kabupaten intan jaya menyatakan dengan tegas Otsus Jilid ll di Papua.
“Lanjut, Yulius Wandagau Sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Wilayah Intan Jaya juga mengatakan bahwa, Semenjak Lahirnya Otonomi Khusus berlaku tahun 2000 dimana adanya desakan dari Masyarakat Papua dengan menuntut kemerdekaan,”jelasnya.
Namun selama Otsus berlaku dana yang begitu besar turun di Papua tapi kami Masyarakat Papua tidak tahu yang menikmati siapa? Apakah masyarakat seluruh Wilayah Papua ataukah dinikmati oleh elit-elit politik atau para pejabat yang ada di Papua.
“Sebab Otsus adalah gula-gula sebak dana yang begitu besar diturunkan ke Papua, Namun masih dikendalikan oleh pusat. Jadi berupa Proyek Nasional maupun lokal yang dipasang oleh Pusat sehingga dana yang begitu besar ditarik lagi ke Pusat Jakarta,”pungkasnya.
Sehingga Masyarakat Papua diseluruh wilayah Papua menderita diatas menderita. berdasarkan dengan pengalaman itu saya sebagai ketua LMA Kabupaten Intan Jaya, mewakili leluhur dan masyarakat Suku Migani Kabupaten Intan Jaya dengan tegas menolak Otsus Jilid ll ini.
“Lanjut, Wandagau, dengan alasan bahwa jika Otsus diperpanjangkan maka Manusia Papua dari Pesisir Pantai maupun gunung akan musnah oleh Negara Indonesia. Sampai kapan dan dimanapun Negara Indonesia tidak mampu membangun daerahnya juga manusia Papua. Oleh sebab itu dengan tegas kami menolak Otsus Jilid II,”ungkapnya.
Ditambahkan lagi, Oleh Naftall Tipagau, Sekretaris Umum Komite Nasional Papua Barat Wilayah Intan Jaya bahwa, akar persoalan konflik antara west Papua dan Indonesia adalah manipulasi Pepera tahun 1969 yang tidak demokratis. Oleh sebab itu KNPB dengas tegas mendesak kepada Negara Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk segera mengadakan Referendum bagi Rakyat Papua dan bangsa West Papua Solusi, Damai Demokratis.
“Pada Kesempatan ini, KNPB Bersama Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ), Tokoh Agama, Perempuan, Pemuda, Intelektual dan Rakyat Suku Migani kabupaten intan jaya mengadakan menandatangani Petisi Penolakan Otsus Jilid II dan menuntut hak penentuan Nasib Sendiri Melalui Mekanisme Referendum,” tutup.
Pewarta: Thory’s Sond/PRP
Editor: Daniel Mbaugau/PRP
